Pengaruh Penguasa Tiran dan Pengalaman Hilangnya ’Adab’ di kawasan Asia Tenggara (2)

ASIA, ISLAM

lanjutan ARTIKEL Pertama

Oleh: Ady C. Effendy

Pengalaman Sejarah Hilangnya Adab

Islam telah masuk ke Asia Tenggara semenjak awal abad ke-7 M, abad ke-10 M atau ke-13 M – menurut para sejarawan lainnya, ketika para pedagang berkebangsaan Arab, Persia, dan India membawa keyakinan Islam untuk masyarakat asli nusantara. Para pedagang ini banyak dipengaruhi oleh ilmu tasawuf dan mendirikan jaringan bisnis mereka di sana, menikah dengan wanita dari penduduk asli dan membangun keluarga menurut hukum Islam. Sebagian besar penduduk asli menemukan bahwa Islam memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan kepada mereka daripada Buddhisme atau Hindu. Ajaran Sufi dalam Islam dirasakan sangatlah menarik bagi para mantan umat Buddha atau Hindu yang mewarisi kecenderungan ruhaniah yang kuat dari kedua agama India itu. Selain itu, Islam juga mengajarkan konsep-konsep dalam interaksi sosial yang menunjukkan bahwa insan manusia berkedudukan sama di hadapan Allah SWT dan mereka hanya berbeda satu sama lain berdasarkan pada tingkat kesalehan atau umum disebut sebagai taqwa.

Kecenderungan tabiat Islam yang merakyat telah menantang sistem kasta yang sangat kaku yang ditawarkan oleh agama-agama sebelumnya, khususnya Hindu. Tidak adanya diskriminasi telah membuka secara luas kesempatan bagi para Muslim yang baru untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat. Selain itu, tersebarluasnya lembaga pendidikan tradisional yang disebut pondok pesantren, yaitu pesantren klasik yang didirikan oleh para ulama Islam traditional telah berhasil melatih siswa setempat dalam keilmuan Islam klasik. Para siswa ini, pada gilirannya, menyebarkan dakwah ke desa-desa setempat guna memperkenalkan dan menyebarkan firman Allah kepada sebagian besar masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha di kawasan sekitar. Karena tasawuf dan madrasah tradisional tersebut, keyakinan atau iman yang baru ini menyebar secara cepat di antara populasi pengikut Hindu dan Buddha yang sudah mapan, yang secara bertahap mendorong konversi (perpindahan agama) beberapa penguasa setempat dan berdirinya sejumlah kerajaan Islam. Semua kerajaan Islam pada periode tersebut berasal dari penduduk pribumi. Oleh karena itu, penduduk tidak pernah memiliki persepsi bahwa mereka menjadi jajahan kekuatan asing Islam. Model kegiatan dakwah Islam yang lebih berupa gerakan pendidikan akar rumput juga telah menjamin dampak abadi dari dakwah Islam di Nusantara.

Adalah dibawah keadaan demikian ini, Muslim Asia Tenggara menegaskan kehadiran mereka dan menjalani kehidupan mereka yang harmonis di bawah kesultanan Islam yang berkuasa di kawasan-kawasan tertentu.

Persaingan politik di antara para penguasa Muslim, tentulah tidak bisa diabaikan, juga telah terjadi selama era tersebut. Persaingan ini, bagaimanapun, tidaklah sampai merusak Islam dan warisan tradisinya karena adanya ketaatan penguasa secara umum terhadap Syariah, penghormatan yang tinggi terhadap ulama dan warisan tradisi Islam oleh para elit yang berkuasa.

Islam dan tradisinya dilestarikan baik oleh sultan atau faksi oposisi yang menantang sultan, bahkan janji untuk melaksanakan pelestarian ajaran dan tradisi Islam secara lebih baik telah menjadi faktor pembenaran utama oleh setiap faksi oposisi untuk merebut kekuasaan politik dan memperoleh dukungan besar dari kaum muslimin.

Dalam keadaan demikian, hubungan yang harmonis antara kekuasaan dan agama berkembang melalui hubungan antara ulama dan sultan. Kesultanan dan pusat pemerintahan didirikan oleh penguasa Muslim yang mencari restu ulama untuk mendapatkan legitimasi mereka sementara pada waktu yang sama sang penguasa mendelegasikan kekuasaan kehakiman untuk ulama yang akan mendasarkan segala putusan peradilan berdasarkan hukum Islam (syariah). Berdasarkan pola hubungan ini di dalam kesultanan Islam, para ulama mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai pendidik dan pada saat yang sama sebagai hakim Islam (qadi) dan penasihat hukum Islam (mufti) bagi sultan. Namun demikian, peranan tersebut berubah setelah penghancuran lembaga peradilan Islam oleh kekuatan kolonial seperti yang akan dijabarkan pada halaman selanjutnya.

Namun, kondisi harmonis ini berubah sepenuhnya setelah kedatangan kekuasaan kolonial Barat di kawasan Asia Tenggara selama abad ke-16 masehi.

Sebuah rentetan kekuatan kolonial Eropa mulai menduduki wilayah ini dimulai dari para penjajah Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris yang menjelajahi wilayah yang diperintah oleh kesultanan Muslim dan kerajaan Hindu-Buddha.

Wilayah ini berhasil dikendalikan baik secara politik, militer dan ekonomi oleh kekuatan kolonial tersebut sampai pertengahan abad ke-20, terlepas dari kegagalan besar dalam penyebaran iman Kristen kepada penduduk asli di bumi Melayu – Indonesia yang secara bertahap masuk kedalam Islam bahkan di sepanjang periode penjajahan yang cukup lama.

Upaya kegagalan kristenisasi di dunia Melayu – Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa alasan utama yang mencakup ketidakmampuan kekristenan secara umum untuk mengakomodasi tradisi lokal, kemauan penjajah asing untuk bekerja sama dengan para sultan Islam meskipun harus mengorbankan kerja-kerja misionaris dan kristenisasi mereka, kurangnya kemahiran dan penguasaan bahasa setempat, kekurangan pendeta untuk membina mereka yang masuk agama Kristen sehingga menyebabkan banyak dari mereka yang kembali ke agama mereka sebelumnya, dan terakhir adalah kurangnya dukungan politik dari induk kerajaan kolonial di Eropa. */bersambung

Penulis Mahasiswa S2 MA Contemporary Muslim Thought and Societies Qatar Faculty of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University

Rep: -

Editor: Cholis Akbar

Pengaruh Penguasa Tiran dan Pengalaman Hilangnya ’Adab’ di kawasan Asia Tenggara (1)

ASIA, ISLAM

Oleh: Ady C. Effendy

TERLEPAS dari citra buruk tentang Islam seperti yang digambarkan dalam media-media Barat, bagi warga Asia Tenggara, bagaimanapun, Islam adalah sebuah agama ilahi yang damai serta memiliki kualitas istimewa untuk mendorong peralihan agama (konversi) besar-besaran masyarakatnya.

Keistimewaan agama Islam ini terbukti dari fakta bahwa orang-orang di kepulauan ini sebelumnya adalah pemeluk agama Buddha atau Hindu, dua agama besar dunia yang memiliki kecenderungan aspek ruhaniah yang cukup ekstrim. Untuk dapat memikat pengikut agama ruhaniah dalam jumlah sedemikian besar agama Islam pastilah memiliki keistimewaan ruhaniah yang jauh lebih indah untuk ditawarkan kepada orang-orang Hindu dan Buddha di kepulauan Nusantara.

Keistimewaan Islam yang tak tertandingi ini bersama dengan tabiat ajarannya yang toleran dan damai telah mendorong konversi besar-besaran di masa lampau ataupun di masa kini, masa dimana umat Islam secara politik tidaklah bearti signifikan dan citra Islam pun terdistorsi hebat.

Terlepas dari daya tarik Islam dalam memikat para pemeluk baru di masa modern ini, bagaimanapun umat Islam pada umumnya telah menderita kehilangan esensi Islam secara akut, yaitu hilangnya Adab. Kata ’adab’ memiliki makna yang beragam tetapi memiliki makna yang terkait erat yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Pada zaman sebelum kedatangan Islam (pra-Islam), kata ‘adab’ mengandung makna norma-norma perilaku yang benar yang diwariskan dari nenek moyang seseorang. Di era setelah kedatangan Islam, adab mengadung makna sebagai norma-norma praktis dan etis yang dilaksanakan untuk menata kehidupan secara baik. Adab juga memiliki makna-makna sebagai berikut: tata prilaku (etiket) yang harus diikuti oleh kaum bangsawan selama masa kekhilafahan Abbasiyah, pengasuhan anak yang tepat dan pembinaan moralitas dan perilaku mereka yang baik, atau di bidang ilmiah mengandung makna pengetahuan tentang puisi, bahasa, serta karya-karya sastra, moral dan politik.

Berdasarkan beragam makna dari kata ’adab’ ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa: ’adab’ adalah konsep tentang bagaimana seorang Muslim yang baik harus memahami, menjadi, dan bertindak untuk mencapai suatu tata cara kehidupan ideal hidup seperti yang dikehendaki oleh Islam.

Professor Naquib Al-Attas menyiratkan makna adab sebagai suatu disiplin antara jasad, fikiran, dan jiwa seorang muslim. Disiplin ini, menurut Al Attas, akan dapat memastikan “pengakuan dan kesadaran akan kedudukan seseorang yang sewajarnya dalam interaksinya dengan diri pribadinya, masyarakat dan komunitasnya; serta pengakuan dan kesadaran akan kedudukannya yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi fisik, intelektual, dan spiritual  diri pribadinya sendiri…. “

Konsep’ adab’ merupakan fondasi yang sangat mendasar dan inti dari konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam bercita-cita untuk menghasilkan “pribadi-pribadi Muslim yang baik dengan pemahaman mendalam tentang aturan perilaku yang Islami dan pengetahuan yang mendalam serta komitmen yang kuat terhadap keimanan.”

Tujuan pendidikan ini benar-benar sangat berbeda dari yang pendidikan sekuler liberal yang menganggap bahwa tidak ada keharmonisan/keterkaitan apapun antara rohani dan duniawi. Alih-alih menghasilkan seorang yang relijius, santun, dan berprilaku baik, pendidikan sekuler malah bertujuan untuk menciptakan pribadi dengan individualitas penuh dan kebebasan moral yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan ilahi apapun. Selain itu, pendidikan sekuler membedakan antara pengetahuan (ilmu) dan moralitas.

Kedatangan kekuatan Eropa pada awal masa penjajahan/kolonial, bagaimanapun, telah secara kuat mempengaruhi jalannya realisasi cita-cita Islam ini.

Perjumpaan Muslim  dengan kekuasaan kolonial ini telah menyebabkan tidak hanya kekalahan militer tetapi juga telah mengakibatkan kerusakan parah pada konsepsi yang sangat mendasar tentang kualitas individu Muslim dan pembentukannya. Proses yang merusak ini dilakukan oleh kekuasaan kolonial terjadi dengan memperkenalkan sistem pendidikan baru bagi penduduk Muslim pribumi. Kebijakan pendidikan masa penjajahan diarahkan untuk mengurangi arti penting pondok pesantren tradisional atau madrasah dan menggantinya dengan sekolah sekuler modern di bawah sistem pendidikan kolonial.

Praktek reformasi pendidikan di Asia Tenggara ini khususnya dan dunia Muslim pada umumnya telah mengakibatkan munculnya kelompok Muslim yang ’lalai’ yang pada gilirannya nanti menjadi tantangan besar untuk penerapan ajaran-ajaran Islam. Kondisi di masa lalu tersebut telah menempatkan kaum Muslim ke dalam situasi saat ini yang diwarnai oleh berbagai kelemahan, keterbelakangan dan kekalahan di hampir semua lapangan kehidupan bahkan dalam hal akidah.*

Penulis Mahasiswa S2 MA Contemporary Muslim Thought and Societies Qatar Faculty of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University
 

Rep: -

Editor: Cholis Akbar

Sekularisasi Hukum Islam (2)

Ilustrasi

Hukum Islam: Antara Rigiditas dan Fleksibilitas

Oleh: Nirwan Syafrin

Secara umum, pembaharuan atau apa yang sering disebut dengan tajdid, bukanlah hal baru dalam Islam; ia bahkan sudah menjadi built-in-system dalam pemikiran Islam. Rasullullah sendiri sudah mewanti-wanti hal itu. Sabdanya: “Sesungguhnya Allah akan mengutus pada tiap pangkal abad seorang mujaddid yang akan memperbaharui agamaNya.”

Pembaharuan memang sudah berjalan sudah sejak dini lagi. Para ulama memperkirakan bahwa ia sudah berlangsung sejak abad pertama hijriyah. Ini terbukti dengan daftar pembaharu Muslim yang dibuat Ibn al-Athir dan al-Suyuti dimana Umar bin Abd al-Aziz disebut sebagai pembaharu abad pertama Islam dan Imam Syafii abad kedua.  

Fiqh memang perlu untuk selalu diperbaharui untuk merespon persoalan yang berkembang. Banyak masalah-masalah fiqh yang telah  diperbaharui, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Isu seperti investasi waqaf, zakat profesi, dan lain-lain merupakan bukti bagimana fiqh merespon perkembangan masyarakat. Sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai elemen tetap dan tidak berubah, begitu juga fiqh. Ada beberapa bagian dalam fiqh yang tidak mungkin diubah dan diperbaharui, karena ia membentukbagian terpenting syariat Islam.

Ruang untuk berijtihad dalam fiqh sebenarnya masih terbuka lebar. Banyak  masalah-masalah kontemporer yang sesungguhnya menantikan ijtihad-ijtihad segar. Tapi sayangnya pemikir Muslim liberal hanya berkutat pada isu-isu lama seperti poligami, hak warisan wanita, hukum hudud (potong tangan) atau qisas yang sesungguhnya tidak memberikan dampak besar dalam perubahan masyarakat Muslim hari ini.

Usuh fiqh sebenarnya mempunyai dinamikanya sendiri untuk memperbaharui diri. Sejak diformulasikan oleh Imam Syafii,  usuh fiqh telah banyak mengalami  perubahan dan pembaharuan.  Ghazali juga telah memberikan sentuhan pembaharuannya dengan menjadikan mantiq sebagai bagian terpenting usuh fiqh. Begitu juga dengan Imam al-Syatibi. Syatibi dengan al-Muwafaqat telah memberikan dimensi baru dalam kajian usuh fiqh. Hingga hari ini al-Muwafaqat menjadi rujukan penting dalam usuh fiqh dan telah menarik minat banyak kalangan cendikiawan Muslim kontemporer.

Meskipun usuh fiqh telah mengalami perubahan disana-sini, usuh fiqh tetap berputar pada pusaran epistemologi Islam. Para ulama pembaharu atau liberal itu tetap menjadikan teks al-Quran dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dan mendudukkan akal dibawah telunjuk keduanya.

Hukum Islam dan Maslahah

Banyak kalangan aktivis Islam liberal telah menggunakan teori maqasid Syatibi sebagai justifikasi terhadap penolakan hukum-hukum yang bersumberkan nas-nas al-Quran yang qat’i.

Para penolah hukum Islam ini berangggapan, yang penting bukanlah bentuk legal formalnya seperti yang dijelaskan diatas, tapi nilai esensi moralnya. Abdul Majid al-Najjar menyangkal pandangan ini. Menurutnya akar permasalahan disini sebenarnya terletak pada kesalahan kaum liberalis yang mencoba memisahkan antara maqsad (objektif) dan hokum yang menjadi wasilah (instrument) untuk tercapainya objektif tadi. Mereka melihat keduanya terpisah.

Padahal sesungguhnya mereka satu. Antara hukum dan objektif hukum merupakan satu ikatan yang tak terpisahkan. Apa yang  diperintahkan Allah dengan pasti tentulah akan mendatangkan kebaikan, dan apa yang dilarang jelas akan menimbulkan kerusakan.  Aksioma yang mengatakan dimana ada masalahah, disitu pasti ada shariah, sebagaimana kata Yusuf Qaradhawi tidak selalunya benar. Menurutnya lagi, aksioma itu seharunya berbunyi: haythuma wujida al-Shar fa thamma al-maslahah (dimana ada  hukum syara di sana pasti ada maslahah) Ini karena terkadang apa yang kita anggap sebagai maslahah sebenarnya bukan maslahah, bisa jadi ia sudah menjadi maslahah yang diakategorikan mulghah (dibatalakan), seperti khamar (minuman yang memabukkan).

Pada keadaan seperti kasus ini sudah tentu syara tidak hadir. Akan tetapi ketika syariat ada, sudah pasti maslahah akan hadir disana, karena tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu tanpa ada maslahahanya, meskipun terkadang akal kita tidak dapat menangkap dan memahami maslahah tersebut. Pada saat itulah keimanan dan keislaman kita diuji, apakah kita menerima dan melaksanakannya dengan jawaban atau sebaliknya samina wa asayna.

Fiqh Islam sebenarnya tidaklah sekaku yang dibayangkan sebagian orang. Fiqh Islam memiliki nilia fleksibilitasnya sendiri. Dia dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini telah terbukti secara historis. Sepanjang empat belas  abad, fiqh telah mengharungi bermacam ragam realitas sosial dan politik, dari Afrika hingga Asia, dari Mesir hingga Samosir. Namun fiqh tetap fiqh, ia masih utuh seperti ketika ia mula-mula lahir. Ini karena fiqh memiliki mekanismenya sendiri untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada.  

Dalam fiqh Islam dikenal kaedah yang sangat popular taghayyur al-aÍ-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah, (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat) dan Al Tsabit bi al Urf ka al Tsabit bi al Syar, (adat bisa menjadi hukum). Kaedah ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dan tempat dapat mempengaruhi ketetapan hukum. Urf(kebiasaan masyarakat setempat) dapat dijadikan sandaran hokum dengan syarat ia tidak kontradiktif dengan syariat Islam, maksudnya teks eksplisit dalam al-Quran yang tidak mengandung multi interpretasi.

Ibn Abidin menegaskan: Urf yang bertentangan dengan nash tidak bisa  menjadi pertimbangan.

Selanjutnya Ibn NajÊm juga mengatakan: Urf tidak bisa menjadi bahan pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapan nash nya (al-manÎËÎ alayh). Oleh sebab itu, hukum haramnya ghibah dan dusta, wajibnya shalat, zakat, puasa, haramnya riba, hukum nikah dan talaq, hukum hudud dan qisas, rajam terhadap penzina, dan lain-lain yang oleh ulama dikategorikan qaÏÊ al-thubËt wa al-dilÉlah  tidak bisa berubah, meskipun waktu dan tempat berubah.

Namun umumnya, kebanyakan kalangan liberalis terburu-buru alergi sebelum melihat sisi manfaatnya. Satu conoh kasus hudud karena dianggapnya tidak dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Mari kita teliti lebih dalam. Setiap hukuman mempunyai tujuan ganda, pertama, untuk menciptakan keadilan bagi yang teraniaya dan disini diperlukan adanya prinsip retributive. Kedua, sebagai pelajaran bagi masyarakat banyak, atau selalu disebut dengan detterance.  

Apa saja hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan hanya akan menciptakan kekacauan yang lebih hebat. Sebagai contoh, jika keluarga yang terbunuh tidak merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pembunuh maka akan timbul kekecewaan. Dan kekecewaan akan mendorong reaksi yang tidak rasional.

Orang tersebut mungkin akan melakukan balasan pembunuhan, mungkin terhadap si pelaku atau kepada keluarga terdekat si pembunuh. Apabila pihak yang terbunuh juga tidak merasakan keadilan, maka dia juga akan melakukan tindakan yang sama sehingga akan terjadilah proses cycling pembunuhan. Pada akhirnya  akan menciptakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dengan hukum hudud, perasaan ketidakadilan tadi dapat dihindari, karena pihak yang dirugikan terpuaskan dengan hukuman yang dijatuhkan.

Apakah ada hukuman yang lebih kejam bagi si orang yang menciptakan huru-hara selain hukuman bunuh  itu sendiri. Jadi dengan hukum hudud prinsip keadilan yang merupakan bagian penting dari objektif syariah telah terlaksana. Lantas kenapa golongan liberalis menolak hukuman hudud?

Sama halnya ketika kalangan aktifis gender menolak poligami. Apakah dengan diharamkannya poligami, disamakannya bagian warisan anak laki-laki dan perempuan, dihapuskannya hudud dan qisas, seperti yang diinginkan kalangan liberal, masyarakat Islam akan menjadi lebih terhormat dan dihargai, menjadi lebih maju dan berkembang?

Sudah lebih dua abad, semenjak kolonialisme, umat Islam membelakangkan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan ruang publik. Sudah sejak lama, hukum hudud dan qisas tidak diterapkan tanpa harus ada reinterpretasi dan sejenisnya. Tapi nyatanya, tetap saja umat Islam terbelakang,mundur dan menjadi objek pemerasan.

Dalam Islam, fiqh mempunyai dwi fungsi, pertama sebagai hukum positif dan kedua sebagai standar moral.

Yang dimaksudkan sebagai hukum positif disini adalah bahwa fiqh berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapatkan legitimasi dari badan judikatif, yaitu mahkamah. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua hukum-hukum fiqh mendapat justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah hukum mubah, makruh, bahkan mengenai hukum wajib dan harampun tidak bisa sepenuhnya dibawah jurisdiksi mahkamah. Disini fiqh lebih merupakan etika atau moral. Jadi, disini fiqh memainkan fungsi double,sebagai hukum positif dan moral. Aspek inilah yang menurut Daud Bakar yang membedakan secara prinsip konsep hukum Islam dengan konsep hukum di Barat. (Mohd Daud Bakar, Hukum Islam Antara Prinsip Syariah dan Perbendaharaan Fiqh, Kuala Lumpur).

Penutup

Demikianlah wacana pembaharuan hukum Islam (sekularisasi hukum Islam) dan usuh fiqh sedang marak diperdebatkan para  cendikiawan dan pemikir Muslim hari ini. Berbagai tawaran diajukan untuk dijadikan alternatif kepada usuh fiqh yang ada. Karena banyak menilai bahwa usuh fiqh yang ada mengandung banyak kelemahan yang prinsipil.

Sayangnya, sampai detik ini, belum satupun tawaran metodologis itu teruji secara metodologis pula. Solusi dan usulan mereka masih terlalu umum dan kabur, belum menampakkan satu bentuk yang konkrit. Yang adanya hanya luapan-luapan kritik atas pikiran-pikiran ulama klasik. Sementara mereka sendiri masih belum mampu melampaui prestasi para ulama ushuliyyun di masa lalu.

Belum satu pun diantara mereka yang mampu menghasilkan karya usuh fiqh yang mumpuni. Tawaran-tawaran pembaruan usuh fiqh perlu kita sikapi dengan kritis, tidak apriori. Tetapi, jangan sampai kita terburu-buru membuang khazanah klasik keilmuan Islam, hanya karena melihat ada yang baru. Apalagi, terbukti, tawaran-tawaran pembaruan epistemology termasuk bidang usuh fiqh  juga tidak terlepas dari hegemoni pemikiran Barat yang berakar pada  worldview sekular-liberal. Wallahu alam.*

Penulis adalah dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Maraih  PhD bidang Pemikiran Islam di International Institute of Islamic Thought and Civilization International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM)

Rep: -

Editor: Cholis Akbar

Sekularisasi Hukum Islam (1)

Sekularisasi Hukum Islam (1)

Ilustrasi

Oleh: Nirwan Syafrin

KAUM liberal makin berani dalam membongkar hukum-hukum Islam. Bahkan Imam Syafi’I  dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam lebih dari dua belas abad!

Belakangan ini usaha mensekulerkan hukum-hukum Islam terasa semakin kuat. Beberapa kalangan penggagas liberalisme secara instens mengkampanyekan pemikirannya lewat tulisan, buku, atau ceramah. Mereka di antaranya Muhammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Khalafallah, Khalil ‘Abd al-Karim, dan lain-lain. Orang-orang ini sedang menempuh jalur yang pernah dirambah Harvey Cox dalam mensekulerkan Kristen.

Seperti Cox, Nasr Hamid, misalnya, berusaha memberi justifikasi teologis atas sekularisasi dalam Islam. Ia mencoba memberikan interpretasi baru atas istilah sekularisme. Menurutnya, sekularisme bukanlah pemikiran yang menentang agama, tapi perlawanan terhadap tafsir literal para agamawan gereja.

 “Sekularisme,” tulis Nasr Hamid, “adalah penentangan atas hak pemilikan kebenaran mutlak, mempertahankan relativitas, historisitas, pluralitas, dan hak berbeda, bahkan hak untuk salah. Atas dasar inilah Nasr Hamid menarik kesimpulan bahwa sekularisme tidak bertentangan dengan aqidah.

Dalam bukunya, Naqd al-Khitab ad-Dini (1995), ia dengan berani menyatakan, “Bal inna al-Islam huwa ad-din al-‘almani bimtiyazin liannahu la ya’tarif bi sultah al-kahnut.” (Bahkan Islam adalah agama sekuler par-execelence karena ia tidak mengakui adanya kerahiban).

Sekularisme telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan cendekiawan Muslim. Banyak yang menentang, tapi tak sedikit yang setuju. Yang setuju biasanya berusaha menjustifikasikanny a melalui redefinisi dan re-konseptualisasi atas perkataan tersebut. Bahkan, mendiang Nurcholish Madjid pun sampai pada kesimpulan bahwa sekularisasi sama dengan tauhidisasi. Pemahaman ini telah mendapat kritikan pedas dari almarhum Rasyidi karena dinilai telah melakukan redefinisi yang bersifat arbitreri.

Sebagaimana Nurcholis, Nasr dan Arkoun pun juga terjebak dalam persoalan yang sama. Yaitu memberikan definisi ulang atas konsep ini tanpa merujuk pada sistem berpikir dari mana konsep itu terlahir.

Bahkan dalam dunia pemikiran Arab, istilah sekularisme telah menimbulkan persoalan rumit. Sebagian mennerjemahkannya dengan ‘ilmaniyyah, yang berasal dari kata ‘ilm. Sebagian lain menerjemahkan dengan ‘almaniyyah dari kata ‘alam. Ada juga yang menerjemahkannya dengan ad-dunyawiyyah dan al-ladiniyyah. Akibat perbedaan terjemahan inilah akhirnya pemikir Arab pun banyak yang berbeda menyikapinya.

Mengkritik Hukum Islam

Hari ini hukum Islam (fiqh Islam) sedang mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari berbagai kalangan, khususnya kaum liberal. Islam dituduh bersikap diskrimantif terhadap non-Muslim. Islam belum memberikan jawaban yang memadai. Oleh karena itu, aspek ajarannya dianggap tidak senafas dengan nilai dan norma budaya masyarakat hari ini. Banyak produk hukum yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kaum liberal juga menilai bahwa pandangan Islam terhadap non-Muslim bersifat diskrimantif. Konsep-konsep seperti kafir, murtad, dan musyrik  telah menempatkan penganut agama lain lebih rendah ketimbang umat Islam.

Tidak cuma itu, hukum Islam juga dianggap telah melecehkan kaum wanita. Wanita dipandang selalu ditempatkan sebagai subordinat kaum pria. Menurut para pengkritik ini, hal itu lebih disebabkan adanya bias penafsiran dan bias gender.

Hukum Islam dinilai telah gagal merespons persoalan yang sedang berkembang karena bangunan metodologisnya lemah. Mereka kemudian menuduh ushul-fiqh yang  menjadi perangkat metodologis untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut dikatakan hanya berkutat pada teks, bukan pada konteks.

Seorang pegiat Islam Liberal di Indonesia, Mun’im A Sirry, dalam buku Fiqih Lintas Agama (diterbitkan oleh Yayasan Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2004), menulis, “Kita lupa, Imam Syafi’i memang arsitek ushul-fiqh yang paling brilian, tapi juga karena Syafi’ilah pemikiran-pemikiran fiqh tidak berkembang selama kurang lebih dua belas abad. Sejak Syafi’i meletakkan kerangka ushul-fiqihnya, para pemikir fiqh Muslim tidak mampu keluar dari jeratan metodologinya.”

Bukan main! Imam Syafi’i dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam lebih dari dua belas abad.

Sama dengan para pendahulunya seperti Muhammad Arkoun dan Nasir Hamid, aktivis  Islam Liberal ini menilai karya Imam Syafi’i, ar-Risalah–berkaitan dengan ushul-fiqh– bukanlah karya intelektual murni, tetapi lebih merupakan masalah politis. Mereka juga menuduh bila pikiran-pikiran yang dilontarkan Imam Syafi’i berkenaan dengan metodologi hukum Islam tak lebih dari sebuah upaya untuk mempertahankan hegemoni kaum Quraisy.

Usaha Sistematis

Ada beberapa poin yang perlu dicermati dari kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para penggagas liberalisme Islam terhadap Syafi’i. Tampak adanya usaha sistematis untuk mendiskreditkan ketokohan Imam Syafi’i.

Ulama ini memang bukan nabi yang bersifat ma’shum. Ia adalah manusia biasa, yang tentu saja bisa salah. Terlepas dari itu semua, usahanya dalam memformulasikan metodologi berpikir dalam hukum Islam sewajarnya mendapatkan apresiasi. Tanpa usaha gigihnya itu, mungkin hukum Islam hingga saat ini masih belum memiliki perangkat metodologi yang sempurna. Seorang pemikir Barat, NJ Coulson, dalam bukunya, A History of Islam Law, juga Joseph Schacht menilai usaha Syafi’i ini bukan hanya sistematisasi, tapi juga sebagai upaya rasionalisasi pemahaman terhadap hukum Islam.

Para pemikir Muslim kontemporer yang kami sebutkan di atas sepenuhnya sadar dengan posisi kuatnya posisi teologis teks wahyu dalam kehidupan seorang Muslim. Mereka juga sadar bahwa bila status teks keagamaan tetap seperti ini, maka sampai kapanpun proses pembaharuan yang mereka usung (baca: mensekulerkan hukum Islam) akan terus mendapat hambatan. Jadi, untuk mensukseskan program “pembaharuan” ini, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendekonstruksi posisi wahyu terlebih dahulu. Caranya dengan mereformulasi konsep wahyu itu sendiri.

Cara di atas dilakukan oleh Fazlur Rahman, Mohammad Sharur, Mohammad Arkoun, dan juga Nasr Hamid. Ucapan Nasr Hamid yang mengatakan, al-Qur`an adalah produk budaya” dan bisa bersifat relatif sebagaimana sifat manusia berubah, adalah dimaksudkan untuk itu.

Bertolak dari maksud di atas, kebanyakan para pemikir itu menekankan pentingnya pembaharuan ushul-fiqh dan fiqh (hukum Islam). Di antara mereka yang berusaha itu adalah Hasan Turabi. Turabi menilai ushul-fiqh tidak lagi relevan untuk sekarang ini, karena dibangun atas realitas masyarakat abad pertengahan, bukan atas keperluan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Ushul-fiqh hanya sesuai untuk masyarakat tersebut.

Sama dengan Turabi, Fazlur Rahman juga mendesak agar metode penafsiran al-Qur`an yang dibakukan melalui ushul-fiqh segera dirombak. Menurutnya, al-Qur`an harus dipahami dalam konteks masyarakat ketika ia diturunkan.* (Bersambung, insya Allah)

Penulis adalah dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Maraih  PhD bidang Pemikiran Islam di International Institute of Islamic Thought and Civilization International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM)

Rep: -

Editor: Cholis Akbar

Perintis Orientalis: Walid bin Mughirah

Al-Walid bin Al-Mughirah dalam film OMAR

Oleh: Nuim Hidayat 

“Biarkanlah Aku (yang bertindak) 

terhadap orang-orang yang 

Aku sendiri telah menciptakannya. 

Dan Aku berikan baginya 

kekayaan yang melimpah. 

Dan anak-anak yang selalu bersamanya. 

Dan Aku berikan kepadanya 

kelapangan (hidup) yang seluas-luasnya. 

Kemudian dia ingin sekali agar Aku menambahnya. 

Tidak bisa. 

Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Kami (Al Quran). 

Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. 

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. 

Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan? 

Kemudian dia memikirkan. 

Lalu berwajah masam dan cemberut. 

Kemudian berpaling dan menyombongkan diri. 

Lalu dia berkata: 

“(Al Quran) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu).

 Inilah hanyalah perkataan manusia. 

”Kelak Aku akan memasukkanya ke dalam (neraka) Saqar.”  (QS al Mudatsir 11-26).

Jalaluddin as Suyuthi, Imam Qurthubi, at Thabari, Ibnu Katsir dan lain-lain sepakat bahwa yang dimaksud surat al Mudatsir 11-26 adalah Walid bin Mughirah.

Siapakah dia? Ia adalah penentang Rasulullah yang ulung selain Abu Lahab dan Abu Jahal. Ia adalah tokoh Quraisy, ahli syair, orang bangan dan kaya raya. Sebelum Rasulullah  lahir ia mempunyai sifat-sifat terpuji. Di antaranya mengharamkan khamr untuk diri dan keluarganya dan pernah memugar dan membangun Ka’bah.

Karena itu, ketika wahyu turun kepada Rasulullah , ia mengatakan : “Mengapa al-Qur’an diturunkan kepada Muhammad, sedang aku diabaikan, padahal aku merupakan tokoh dan pemuka Quraisy?”

Nama lengkapnya adalah al Walid ibnul Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ia juga adalah seorang hakim di masyarakat Arab jahiliyah, tokoh di Darun Nadwah dan dianggap pemersatu bangsa Arab. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang meminjamkan uangnya dengan riba.

Meski demikian anaknya menjadi pahlawan Islam, pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Anaknya yang lain juga memeluk Islam yaitu al Walid bin Walid. Anaknya diceritakan dalam sejarah jumlahnya 12 orang.

Abu Jahal pernah datang ke rumah Walid karena ia mendengar bahwa Walid berkata kepada Abu Bakar bahwa Al Quran bukan syair dan bukan ocehan dari orang gila. Ketika Abu Jahal memprotes perkataannya itu, Walid mengatakan : “Apa yang harus aku katakan tentang Al Qur’an? Demi Allah tiada seorangpun diantara kalian yang paling mengetahui soal syair daripada aku dan syair jin selain daripadaku. Demi Allah apa yang dikatakan Ibnu Abu Qahafah (Abu Bakar) tidak mirip dengan syair. Demi Allah apa yang diucapkannya itu benar-benar indah, menghancurkan tuturan selainnya, unggul dan tidak dapat diungguli.”

Abu Jahal menyatakan: “Demi Allah, kaummu tidak akan puas sebelum kamu menjelaskannya pada mereka.”

“Beri aku memikirkannya”, akhirnya Walid berkata:”Tidaklah Al Qur’an ini melainkan sihir yang dipelajarinya dari orang lain.” (Tafsir ad Durul Mantsur dikutip Dr Abdurrahman Umairah dalam Rijalun Nisa’ Anzalallahu Fihim Qur’anan ‘Tokoh-Tokoh Yang Diabadikan Al Qur’an).

Walid juga pernah berdialog dengan kawan-kawannya tentang apa yang pas untuk julukan kepada Muhammad. Koleganya menjuluki Muhammad sebagai penyair, tukang sihir, dukun dan ada yang menjulukinya dengan orang gila. Walid mengatakan: “Hai kaum Quraisy, kalian adalah orang yang memiliki perhitungan dan memiliki impian. Kalian mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Apakah kalian pernah melihat dia gila?”

“Tidak pernah”

“Kalian mengatakan bahwa dia itu dukun. Apakah kalian pernah melihat dia mempraktekkan perdukunan?”

“Tidak pernah”

“Kalian juga mengatakan bahwa dia pendusta, apakah kalian pernah pengalaman didustai olehnya sedikit saja”

“Tidak pernah”

Lalu kaum Quraisy bertanya kepadanya:”Kalau begitu siapakah dia?”

Walid menjawab:”Dia adalah tukang sihir dan apa yang dikatakannya adalah sihir belaka.”

Maka Allah kemudian menurunkan ayat berikut:

“Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut, kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata: “(Al Qur’an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu). Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.” (QS al Mudatsir 18-25).

Merupakan sunnatullah dakwah, bahwa orang-orang shalih mesti menghadapi orang-orang jahat. Imam Jalaluddin as Suyuti menyatakan: “Ketahuilah bahwa tidak pernah ada orang besar di suatu masa melainkan dia memiliki musuh dari kalangan orang hina. Sebab orang-orang mulia senantiasa diuji dengan orang-orang rendah. Adam berhadapan dengan Iblis, Nuh berhadapan dengan Ham dan selainnya. Dawud berhadapan dengan Jalut dan kawan-kawannya. Musa berhadapan dengan Firaun. Demikian selanjutnya hingga Nabi Muhammad . Beliau juga berhadapan dengan Walid bin Mughirah, Abu Jahal, kelompok musyrikin dan pengabdi kekafiran. Mereka terus menghadapi beliau hingga mereka berhasil mengusir beliau dari negeri sendiri. Kadang-kadang mereka menuduh beliau dengan tukang sihir atau orang gila. Allah Taala berfirman : “Dan seperti itulah, telah Kami adakan tiap-tiap Nabi, musuh dari orang-orang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.” (al Furqan 31).

Karena berbagai sifat buruk Walid bin Mughirah, Al Quran menyatakan:
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15)

“Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela yang kian kemari menghambur fitnah. Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa yang kaku lagi kasar.. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata,”(Ini adalah) dongengan orang-orang dahulu kala.” (al Qalam 10-15).

Sayid Qutb menyatakan: “Walid adalah utull yang merupakan kata yang mengungkapkan sejumlah sifat dan sejumlah predikat yang tidak dapat diungkapkan oleh sekumpulan kata-kata dan sifat. Abu Darda’ berkata:”Al utull berarti setiap orang yang perutnya rakus, akhlaknya kaku, tukang makan, tukang minum, tukang mengumpulkan harta dan sangat kikir.” (HR Bukhari dan Muslim).

Walid adalah az zaniim yaitu orang-orang yang bergabung dengan suatu kaum, sedang dia tidak memiliki ikatan keturunan dengan mereka atau ikatan dengan mereka sebatas dugaan. Makna lain dari az zaniim adalah orang yang terkenal dan popular di kalangan masyarakat karena ketercelaannya, keburukannya dan kejahatannya yang banyak.”*

Penulis adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Depok

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Salah Paham Nurcholis Madjid terhadap Al-Attas (1)

Buku Islam dan Sekularisme karya SYED Muhammad Naquib Al-Attas

oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi

SYED Muhammad Naquib Al-Attas (lahir 5 September 1931) merupakan pemikiran kontemporer kaliber internasional yang banyak memberikan kontribusi pemikiran cemerlang. Karena pemikiran dan ide sangat mendasar, terutama yang berkaitan tentang konsep ilmu, sejarah, pendidikan, dan peradaban. Maka sangat wajar jika kemudian lahir ide yang menyatakan bahwa Al-Attas adalah a real reformer and thinker untuk abad ini.

Bahkan di awal 1980-an Fazlur Rahman menyebut Al-Atta sebagai “a genius”. (Lihat, Wan Mohd Nor Wan Daud, “Al-Attas: A Real Reformer and Thinker”, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud & Muhammad Zainy Uthman (eds.), Knowledge, Language, Thought and the Civilization of Islam: Essay in Honour of Syed Muhammad Naquib al-Attas (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2010), hlm. 13, 30).

Disebut sebagai a reformer sekaligus thinker (pemikir) karena Al-Attas memiliki kriterianya, yang terpenting adalah seperti yang dituturkan oleh Sadr al-Dīn al-Syīrāzī (Mulla Sadr (w. 1641 M), he discovers a master idea (menemukan ide besar). (Wan Mohd Nor Wan Daud, “Al-Attas”, hlm. 29). Di antara ide-ide besar al-Attas berada dalam kotak filsafat Islam, yang menyentuh: ladang kajian agama, pendidikan, dan sains. Dialah orang pertama yang mendifinisikan, mengkonsep dan mengelaborasi arti, cakupan dan kandungan pendidikan Muslim dalam satu kaidah etika yang sistematis sekaligus filosofis; ide dan metode dari islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer; hakikat universitas Islam; dan formulasi serta sistematisasi metafisika Islam dan filsafat sains.

Ide-ide fundamental al-Attas di atas membangunkan kembali sains Islam yang coba dicapai oleh al-Ghazālī sejak lebih dari 900 tahun silam. Ide-ide dan metode dasar al-Attas ini tak dapat disangkal merupakan sintesis kreatif yang diakui dan dianggap sebagai pemikiran-pemikiran besar kita. (Lihat, Wan Mohd Nor Wan Daud, “al-Attas”, hlm. 31).

Meskipun demikian, layaknya para mujaddid (pembaharu) yang lain, Al-Attas juga tak sepi dari berbagai kritik. Jika kritik itu objektif dan adil tentu merupakan hal lumrah. Namun penulis menemukan beberapa kritik terhadap ide-ide besar al-Attas tak tepat sasaran. Bahkan dapat dikatakan tampak sentimen ketimbang dihiasi argumen. 

Di antara kritik terhadap beliau lahir dari tanah air, Indonesia, seperti: Nurcholish Madjid dan A. Syafi’i Ma’arif. Dan pada tulisan ini akan diulas kesalahpahaman Prof. Nurcholish Madjid terhadap Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Berikut ini ulasannya.

Argumen al-Attas Sulit Dipertahankan?

Dalam wawancaranya dengan majalah Panji Masyarakat, “Argumen al-Attas, Sulit Dipertahankan”, No. 531 Th XXVIII, 12 Februari 1987 (pewawancara Badri Yatim), Nurcholish Madjid menanggapi pandangan al-Attas tentang makna Syariah. Nurcholish sebelum menanggapi pandangan al-Attas terlebih dahulu mengutip Ibn Rusyd lewat bukunya Fashl al-Maqāl wa al-Taqrīr Mā Bayna al-Hikmah wa al-Syarī‘ah min al-Ittishāl.

Menurutnya, Ibn Rusyd memahami syariat bukan hukum, melainkan agama. Kemudian dia mencatat demikian, “Jadi tidak sama dengan yang dipahami al-Attas. Pengertian syariat menjadi hukum seperti sekarang ini, adalah relatif datang kemudian. Orang semacam al-Attas agaknya beranggapan bahwa semua hukum yang tercipta dalam sejarah Islam adalah Islam itu sendiri. Itu tidak betul. Itu merupakan interaksi antara Islam dan sejarah. Begitu pula kalām, alias teologi.” (Lihat, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, cet. I, 1998), hlm. 245).

Tentu saja pandangan Nurcholish di atas juga keliru. Karena makna syariat sebagai hukum tidak datang belakang, tetapi sudah ada sejak Al-Qur’an diturunkan. Kata syir‘ah dan minhāj sendiri telah ada di dalam Al-Qur’an. Ketika menafsirkan kata syir‘ah dalam Qs. Al-Mā’idah [5]: 48, Imam al-Thabarī (224-310 H) menyatakan bahwa maknanya adalah syarī‘ah itu sendiri (al-syarī‘ah bi ‘aynihā) (Lihat, al-Thabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, tahqīq: Dr. ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī (Gīzah-Mesir: Dār Hajr, cet. I, 1422 H/2001 M), VIII: 493).

Lebih belakangan lagi adalah pandangan mufassir abad ke-8, Imam Ibn Katsīr (w. 774 H). Ketika menafsirkan Qs. 5: 48 mengenai makna syir‘ah, murid Imam Ibn Taimiyah ini menulis, “Fa’inna al-syir‘ah hiya al-syarī‘ah aydhan” (makna syir‘ah adalah syariat juga). (Lihat, Imam ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Katsīr al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur’āan al-‘Azhīm, komentar: Muhammad Husain Syams al-Dīn (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. 1419 H/1998 M), III: 117).

Jika ditarik lebih klasik lagi, maka akan ditemukan pandangan Ibn ‘Abbās yang menafsirkan kata syir‘ah dengan sabīl (jalan). Begitu juga dengan pendapat Abū Sa‘īd, Wakī‘, Sufyān, Abū Ishāq, al-Tamīmī, Mujāhid, ‘Ikrimah, al-Hasan al-Basrī, Qatādah, al-Dhahhāk, al-Suddī, dan Abū Ishāq al-Sabī‘ī. Semua berpandangan bahwa yang dimaksud dengan syir‘ah artinya sabīl (jalan). (Imam Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qur’āna l-‘Azhīm, III: 117). Dan sudah pasti sabīl adalah jalan menuju Allah. Dan jalan itu sudah pasti adalah syariat Allah, karena itu adalah jalan menuju kepada-Nya.

Itu sebabnya Qatādah menafsirkan frase likullin ja‘alnā minkum syir‘atan wa minhājan (Qs. 5: 48) dengan jalan dan sunnah. Imam Ibn Katsīr kemudian menjelaskan, “Sunnah berbeda satu sama lain, yang dalam Taurat disebut syariat, di dalam Injil disebut syariat, di dalam al-Furqan disebut syariat juga. Di dalamnya Allah menghalalkan apa saja yang Dia kehendaki dan mengharamkan apa saja yang Dia kehendaki. Itu agar diketahui siapa yang taat kepada-Nya dan siapa yang bermaksiat kepada-Nya…” (Imam Ibn Katsīr,  Tafsīr al-Qur’āna l-‘Azhīm, III: 117).

Kelihatan bahwa Prof. Nurcholish begitu terburu-buru menghakimi pandangan Prof. al-Attas mengenai makna syarī‘ah. Pandangannya bahwa hukum merupakan hasil interaksi tak serta merta dapa dibenarkan. Karena Islam berikut hukum-hukum yang ada di dalamnya bukan produk secara (historical product). Hukum adalah murni turun melalui wahyu. Dan sejarah tidak masuk ke ranah hukum ini. Sebut saja misalnya hukum jilbab, hukum haramnya babi, darah, bangkai, dll. Itu bukan hasil interaksi antara Islam dan sejarah. Itu murni wahyu. Di sini Prof. Nurcholish tidak jeli memandang pandangan al-Attas. Sangat tergesa-gesa.

Al-Attas, Nurcholish, dan Sekularisasi

Ketika Badri Yatim berkomentar, “Tampaknya al-Attas menentang pemikiran Anda tentang sekularisasi”, Prof. Nurcholish kemudian berkomentar, “Kalau al-Attas melihat wanita berkarir sekarang ini sebagai akibat sekularisasi, dan karenanya ia berpendapat tidak sesuai dengan Islam, lalu bagaimana dengan ‘Ā’isyah yang memimpin perang dan banyak merawikan Hadīts? Menurut dimensi waktu itu, itu adalah bentuk karir.” (Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan, hlm. 245).

Di sini pun Prof. Nurcholish juga gegabah. Sepertinya beliau belum membaca tuntas karya Prof. al-Attas yang fenomenal mengenai titik-singgung antara Islam dan sekularisme. (Lihat, Prof. al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993).

Justru Prof. al-Attas sangat canggih mengulas tentang sekularisasi: suatu proses penghilangan hal-hal sakral, termasuk nilai. Itu sebabnya Prof. al-Attas dalam bukunya di atas menulis, “Secularization is defined as the deliverance of man “first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language.”

Jika ‘Ā’isyah ketika mimpin perang dianggap karir oleh Prof. Nurcholish, sepertinya beliau tengah bermimpi. Karena itu toh insidentil. Sementara wanita karir dalam konsep dunia barat yang sekular berkaitan erat dengan konsep feminisme yang mengusung ide-ide equality (persamaan hak) dan kesetaraan gender. Maka tak dapat disamakan antara ‘Ā’isyah dengan wanita karir saat ini yang berkembang di barat dan dibawa ke dalam rumah umat Islam. Di sini pandangan Prof. Nurcholish dalam menanggapi pandangan Prof. al-Attas sangat tidak matang.

Al-Attas, Nurcholish, dan Akidah

Mengenai akidah, Prof. Nurcholish mengkritik Prof. al-Attas. Menurutnya akidah perlu berubah. Padahal Prof. al-Attas khawatir ada perubahan akidah di tubuh umat Islam. Kemudian Prof. Nurcholish menegaskan, “Saya kuatir, al-Attas tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan akidah. Kalau ia tahu, akidah itu merupakan hasil ijtihād dalam rangka menghadapi tantangan zaman, maka yang wajib dikuatirkan mestinya bukan pada perubahan, tetapi justru tidak adanya perubahan itu.” (Prof. Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan, hlm. 247).

Sepertinya antara Prof. Nurcholish dan Prof. al-Attas ada perbedaan titik tekan dalam masalah akidah ini. Secara cermat dapat dikatakan bahwa Prof. Nurcholish berkutat pada penamaan akidah. Tidak substansial. Karena akidah bukan hasil ijtihād. Akidah itu jelas wahyu sumbernya, bukan ijtihād. Yang ijtihād itu adalah penjelasan bukan mungkin penafsiran dari akidah itu. Sepetinya Prof. Nurcholish melupakan apa yang dikatakan oleh pemikir dan reformer besar yang menjadi idolanya, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah (w. 728 H) dalam al-‘Aqīdah al-Wāsithiyyah. Sang Imam menulis demikian,

((أما الاعتقاد فلا يءخذ عنى ولا عمن هو أكبر منى بل يؤخذ – عن الله تعالى، وعن رسوله، وعما أجمع عليه سلف الأمة))

“Akidah tidak diambil dariku, tidak pula dari orang yang lebih besar dari aku. Tetapi akidah diambil dari Allah, dari rasul-Nya, dan dari kesepakatan para generasi salaf.”  (Lihat, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā, takhrīj Hadīts: ‘Āmir al-Jazzār dan Anwar al-Bāz(Mansoura-Mesir: Dār al-Wafā’, cet. III, 1426 H2005 M), hlm. 106).

Maka, tidak dibenarkan ada ijtihād di dalam akidah. Jika pun ada kreasi untuk memperjelas pemahaman, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai akidah. Bisa jadi itu hanya syarh (penjelasan atau penegasan). Atau mungkin konsepsi Prof. Nurcholish tentang akidah berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh Imam Ibn Taimiyyah?

Kemudian, pandangan Prof. Nurcholish bahwa beliau kuatir jika al-Attas tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan akidah ada pernyataan yang tidak tepat.

Bahkan sangat tidak bijak. Tampak sekali bahwa Prof. Nurcholish belum membaca tuntas tentang pemikiran Prof. al-Attas, khususnya mengenai akidah. Padahal pandangan-pandanga al-Attas kental dengan kajian akidah ini.

Ulasan al-Attas tentang metafisika jelas di dalamnya amat kental aroma akidahnya. Karena metafisika Islam yang diyakini oleh Prof. al-Attas merupakan sintesis dari ide-ide dan teori-teori yang secara tradisional dianut oleh para teolog (mutakallimūn), filosof (hukamā’), dan sufi (shūfiyyah atau ahl al-tashawwuf). Komponen dan penjelasan metafisika ini terdapat dalam dua buah karyanya mengenai dua sarjana terbesar di dunia Melayu, yaitu Hamzah al-Fanshūrī (w. ±1550-1600 M) dan Nūr al-Dīn al-Rānīrī (w. 1658 M) dan dalam bukunya yang berjudul Islam and Secularism. (Lihat, Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas, Terj. Hamid Fahmy Zarkasyi, M. Arifin Ismail, dan Iskandar Amel (Bandung: Mizan, cet. I, 1424 H/2003 M), hlm. 79). Bahkan ketika membahas ilmu pengetahuan al-Attas juga mengaitkannya dengan akidah Islam. (Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, hlm. 120-140).

Ide-ide al-Attas, sebagaimana disinggung sebelumnya, begitu besar. Kajiannya sangat filosofis dan mendasar. Ulasan terhadap pemikiran beliau harus dilakukan secara serius: adil dan objektif. Konon lagi hanya diulas dalam sebuah wawancara, dapat dipastikan ada yang missing. Kemudian pandangan dalam kondisi seperti itu (wawancara) amat liar: tidak pakem dan sukar untuk dikejar secara mendalam. Semestinya pandangan al-Attas dikaji secara teliti dan bertanggungjawab. Wallāhu a‘lam bi al-sawāb.*

Penulis adalah guru di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, Medan-Sumatera Utara. Penulis buku “Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia (Jakarta: Cakrawal Publishing, 2012)”

 

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Restoring GST means PH admitted Guan Eng messed up the economy

Sunday, May 26, 2019

Restoring GST means PH admitted Guan Eng messed up the economy

Still anti-GST? 

For three years in a row - May 1st 2014  and 2015, and April 2nd 2016, Pakatan Rakyat supporters held an anti-GST rally. Thoughout the GE 14 campaign, GST was the main and most impactful political weapon of mass destruction for Pakatan Harapan to demolish the then ruling Barisan Nasional.

Few Ministers, including Prime Ministers recently admitted rising prices was a result of profiteering in the supply chain, but back the,n GST was blamed for price increases. Now that the system has reverted to SST, prices increased even more and rapidly.

Mahathir was sworn in as PM on May 10, 2018. He then appointed Lim Guan Eng as Finance Minister on May 13. He was supposed to be cleared off corruption case first but sworn in on May 21st. Subsequently, Tommy Thomas-engineered acquital was official on September 3rd.

Understandably, PH has to deliver on this promise.

Guan Eng abolished GST single handedly  

Before Guan Eng was sworn in as Finance Minister, Finance Ministry announced to zero-rise GST starting for June 1st on May 16th. Guan Eng could evade the responsibility but the civil servant would not announced it without any directive, particularly from the appointed Finance Minister. .

To save the government the embarassment for the "unauthorised" announcement, Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz made the famous "No turning back" statement.

There was a defenisve tone which tells everything when she said, "So we know from the starting point that it has been decided, there’s no question about it. The issue is how it is going to be accomplished."

Guan Eng made a decision ahead of the PM and yet to be formed cabinet to announce abolishment of GST.

Mahathir's plan was to zerorise first but not abolish it yet. Government was supposed to seize up the situation first before reintroducing SST. Apparently, the plan was to maintain GST but at a lower rate of 3% instead of 6%.

When Guan Eng made the announcement, the government was not prepared, had no sufficient understanding on the implication and likely not sure of the financial impact on government. That could be why Zeti said, "We will tell how GST can be abolished in 100 days."

Messed up government cashflow

Guan Eng announced tax holiday for three months from early June. The weekly collection of GST was RM1.2 to RM1.5 billion. For one month, it is between RM4.8 to RM6 billion. And, for three months, that is RM14.4 to 18 billion.

He then realised that government would be short of money and part of the GST system is the rebate in which he has to pay out RM16 billion. Upon implementation of SST, the money will not be coming in immediately but at end of year, (if memory serve me right).

If it takes another three month before any form of tax received, the government will continue to be denied by RM14.4 to 18 billion. That is not taking into account the drop in tax collection due to shrinking economy.

Simple estimate would be to multiply RM18 billion by 3 to derive to RM54 billion. Dato Najib estimated the government budget would be short by RM50 billion!  

When Guan Eng realised the problems arised from his reckless and not thought out announcement, he used the GST rebate and blame on Dato Najib for redirecting the GST rebate of RM18 billion. Customs denied it happen. There have been a PAC on the matter and proven there was nothing wrong.

The abolishment did not result in lower prices and the positive impact expected. No anti-profiteering law was put in place. Malaysia's sovereign rating should not drop according to Zeti but it did. GST was a transparent system and SST was a convenient system for tax evader.

There is a current whispering campaign among Chinese businessmen to sabotage the tax system by mass refusal to pay tax - GST or SST or income tax. No prison cell is enough to fill up tax evaders and government will lose control.

Guan Eng ovezealous abolishment of GST was suspected of catering to the political support of black economy operators.

That should explain why his frantic need to cook up stories of government having RM1 trillion debt in which he latest figure is only . And there was the shallow claim money needed to pay for 1MDB when all borrowing are match against asset which Guan Eng have given a glowing praises for.

To cut it short without having to single it out, the economic impact of Guan Eng's reckless single handed abolishment of GST without consulting PM and cabinet members is the reason why Malaysia is in an economic mess and returning to third world country status to borrow from IMF-backed Asian Development Bank.

Mahathir is losing his water face like foreign plastic rubbish being dumped in Malaysia. Where are the experts claiming abolishing GST is a step in the right direction?

Restoring GST?

Talk has been for quite awhile but when such call to reinstate GST came from G25 Chairman, Tan Sri Sheriff Kassim, one must take it seriously. Before Dato Hamid Bador express his agreement to IPCMC, the last call for IPCMC came from G25.

G25 was the loudest for the call to reduce and reform the civil service. Today it is being aggresively pursud by DAP Ministers at Federal and State level.

They have been vocal on many other reform, especially on matters of religion and Malay issues. But that is too sensitive for a government dependent on voters and now losing popularity dare to take up.

With oil prices only at a level of providing relief but not a bonus to cover government expenses and shortfall. Revenue from various economic sectors declining, Petronas already milked for RM82 billion, GLCs being sold for its proceed to find its way back to government coffer, and government still has commitments.

There is no light seen at the end of the current dark economic tunnel with more negative factors coming Malaysia way including the US-China trade spat. There is much IRD can go after tax evaders. Reverting back to GST could be a necessary option.

It will mean doing another trademark of PH to U-turn. Bigger loss of face to lick back the saliva spat at Najib.

Another round of tax system change and another round of profiteering to result in increase prices. BN-PAS can just sit tight to take over government after a snap election or scheduled GE15. Looks certainly sure....

So it is politically near impossible to restore GST.

The outcome of Daim's six months promise to straighten things out with a Guan Eng and Tony Pua sabotaging would be an interesting case study and moment in history and politics.

It is a scenario where the government's back is against the wall with monetary policies have limited effectiveness to counter the risk of stagflation or possibly deflation, Malaysia begging for international loan, credit rating coming down, capital market ignored, ringgit declining unabatedly and financial system moving towards non-functioning.

Government may need to take the most bitter quinine to stop the malaria but the carrier mosquito is the Finance Minister himself.

----------------------------------

Restore GST for fiscal stability 

Letters

The Star
Friday, 24 May 2019

IT’S time for the Pakatan Harapan government to consider reinstating the goods and services tax (GST) as a means of strengthening market perception on the fiscal stability of the country, more so as it is now reviving stalled infrastructure and other projects and spending more on subsidy programmes to help the poor.

Most economists support the revival of government spending as it would facilitate the achievement of the growth and social objectives. However, this must be supported by a strong revenue base in order to be sustainable.

Also, investors welcome the new government’s reform initiatives to strengthen the rule of law and eliminate abuse of power, as these are important in reviving business confidence and sustaining development efforts.

The market is also impressed with the efforts to reduce waste and leakages in government spending.

While all these initiatives to promote Malaysia as a country with a clean and responsible administration are commendable, analysts have questioned the wisdom of abolishing the GST, as it makes federal revenue more exposed to the uncertainties of oil prices.

As the statistics show, the share of federal revenue to GDP has been steadily declining. At the same time, government operating expenditure has been growing faster than revenue. Salaries and pensions account for 44% of the budget, making it the largest item in the operating budget. It is also the fastest growing expenditure item.

Although there has been much talk of downsizing the civil service, statutory bodies and government-linked companies (GLC), the political risks are too great to expect any significant reforms to reduce the expenditure burden on the non-performing or redundant public sector agencies.

The provision for debt servicing is also rising, taking up 13% of the operating budget.

Expenditure on salaries, pensions, debt servicing and constitutional grants to state governments are non-discretionary in nature, meaning the government is locked into providing the allocations, come rain or shine.

With all these fixed obligations on federal expenditure, there is concern over whether the government revenue base is strong enough to withstand any sudden downturns on commodity prices, especially crude oil.

The proposal on the GST was announced in two previous budgets (1988 and 1993), but each time its implementation was postponed. It was finally implemented on April 1, 2015, but it was then withdrawn in 2018 after the 14th General Election.

GST is a tax on consumption, but unlike the sales and services tax (SST), it covers every stage of the transaction process while allowing manufacturers, wholesalers and retailers to claim credit on the tax paid on purchases of their inputs to avoid being taxed twice. This makes it a superior tax compared with the SST.

It was calculated that even at a lower rate of 4%, GST can yield a higher revenue than the 10% SST, with exemptions being strictly limited to the basic essentials.
GST is also useful in catching tax evaders and bringing them into the tax system. Thus, GST can complement efforts to strengthen the income tax on individuals as well as the corporate sector.

The GST idea gained momentum in the Treasury when Malaysia was tackling its first major economic crisis in 1985/86 caused by the “twin deficits” in the external account as well as in the government fiscal balance.

The government had to cut down on its expenditure so drastically that many projects on the ground were affected.

As public spending was constrained by the budget deficit, the government concentrated the recovery efforts on stimulating the revival of the private sector by relaxing regulatory controls under the New Economic Policy. This helped the recovery process.

The government was faced with another economic crisis following the 1997/98 East Asia financial meltdown. Several reforms were then introduced to strengthen institutional governance in banking and financial institutions and in the corporate as well as the GLC sector.

The administrative delivery system was also made more efficient to facilitate economic recovery. But the government hesitated on the tough fiscal reforms.

As the threats of downgrading our sovereign rating by external agencies became imminent, the government finally implemented the two hot button reforms – abolition of the oil and other subsidies in 2014 and the implementation of the GST in 2015.

These two fiscal reforms were no doubt unpopular, especially as they were implemented in close succession, but they saved the country from the more serious prospect of its sovereign rating being downgraded by credit rating agencies, which would trigger a spiralling effect on interest rates and borrowing costs for business, leading to lower investment, unemployment and poverty.

Currently, there is market talk that some international funds may reduce their holdings of Malaysian government bonds based on fears that with the abolition of the GST, government finances will face a challenging future.

This speculation is having a dampening effect on the ringgit, which is a major factor in the high cost of living, especially in urban areas.

Reinstating the GST would help change the foreign view on the country’s fiscal health and subsequently improve the value of the ringgit and reduce the pressure on cost of living.

There is a saying that there is only one thing more dreadful than death – taxes. Unfortunately, tax is unavoidable if the country is to continue its high level of spending on social services while maintaining a healthy fiscal balance.

For an open economy like Malaysia, fiscal stability is extremely important for sustainable growth.

TAN SRI MOHD SHERIFF MOHD KASSIM
Kuala Lumpur

Read more at

SRC trail: Negated are the "witness tampered" testimonies

Wednesday, May 15, 2019

SRC trail: Negated are the "witness tampered" testimonies

Last week or two saw a chorus of KWAP's witnesses gave testimonies that seemed scripted to pin on Najib.

It started with the wide media coverage to the testimony of the 29th witness, AVP Amirul Imran Ahmat, and confirmed by witnesses #33, Ambalagam Marapan and witness #34, Amirah Muhammad Nor.

However, Amirah was caught by defense lawyer giving testimony similarly worded as Ambalagam. She admitted MACC assisted with the choice of words or as quoted in Malay, "...SPRM telah bantu saya dengan ayatnya saja."

A lawyer cautioned in jest against accusing MACC tampering with the witness, but "assisting with words" was the way to put it when caught being coached.

Witness #35, KWAP's VP for legal and secretarial, Azlida Mazni Arshad chorused the same storyline. She told the court of being informed by KWAP Chairman of Najib's request to expedite the KWAP loans to SRC.

Her cross examination was awaited by media. Upon cross-examination, she negated the bevy of statements meant to proof Najib interfered in the process. She acknowledged KWAP is not bound by Najib's instruction.

The Malay Mail Online reported below with the highlighted Q&A in red:

SRC trial: KWAP investment panel not bound by instructions from any federal minister to approve loans, High Court told

Published 8 hours ago on 14 May 2019

BY EMMANUEL SANTA MARIA CHIN & KENNETH TEE

Vice-president of KWAP's legal and secretariat department Azlida Mazni Arshad is pictured at the Kuala Lumpur Court Complex, May 14, 2019. ― Picture by Yusof Mat Isa

KUALA LUMPUR, May 14 — The Retirement Fund Incorporated’s (KWAP) investment panel need not obey instructions from the prime minister or Cabinet members when approving loans within its purview, the High Court heard today.

The prosecution’s 35th witness in Datuk Seri Najib Razak’s trial over RM42 million from SRC International Sdn Bhd, KWAP Legal and Secretarial Department vice president Azlida Mazni Arshad, testified that the panel is expected to act and decide independently in such matters.

She said this when Najib’s defence lawyer, Harvinderjit Singh, asked about the procedural steps that are taken before the panel approves a loan.

Harvinderjit: Do you agree the investment panel is not bound by instructions of the prime minister?

Azlida: Ideally, they are not bound.

Harvinderjit: Do you agree they are not bound to follow recommendations made in an Investment Paper submitted to them?

Azlida: Yes.

Harvinderjit: They (the panel) can choose to reject (the loan application) outright?

Azlida: Yes.

Last week, Azlida testified that KWAP received instructions from Najib in 2011 to hasten the loan approval for the first RM2 billion to be channelled SRC International.

Azlida explained to Harvinderjit that loans not backed up with sufficient documentation would usually be rejected by KWAP’s Fixed Income Department, the body that oversees investment portfolios undertaken by the pension fund.

Harvinderjit: If the Fixed Income Department feels they do not have enough information, let's say (they only have) 25 per cent of the needed documents, he (the officer in charge) could have recommended to his superior to reject the application?

Azlida: Ideally, that is the way.

This clarification was in response to the testimony made last week by the prosecution’s 29th witness, KWAP’s Fixed Income Department’s former vice president Amirul Imran Ahmat, who said that he had sought copious information from SRC International.

The information being sought, he had said, was in relation to the loans but only received an estimated 25 per cent of what he had requested.

Amirul Imran was the KWAP official that drafted the paper for the proposed RM2 billion loan, as a proposed investment for KWAP’s investment panel to consider.

Azlida during today’s proceedings also noted how it was the prerogative of Investment Panel to verify, defer, or request additional information from the loan applicants, by way of a meeting between the parties involved.

She also agreed with Harvinderjit that the investment panel could have requested for more information before approving the second RM2 billion loan to SRC International, and concurred with Najib’s lawyer that the panel had instead chosen to rely on the security of the government guarantee that was given with the first RM2 billion loan.

She had verified last week that former KWAP chief executive officer Datuk Azian Mohd Nor had told in the investment panel meeting on July 19, 2011, that the prime minister had informed KWAP’s chairman to expedite the approval process of the loan to SRC International.

In today’s proceedings, however, Azlida confirmed there was no written record from the minutes of the investment panel meeting back in 2011 that stated the loan was approved only because they were instructed to do so by Najib who prime minister at the time.

Harvinderjit then posed to Azlida that such an instruction to the panel would have been in the minutes if it were true, which she agreed.

She also agreed that the investment panel were not ‘forced’ to approve both RM2 billion loans to SRC International, in Aug 2011 and March 2012 respectively.

Today marks the 17th day of Najib's trial on seven charges of criminal of breach of trust (CBT), abuse of position, and money-laundering over RM42 million funds belonging to SRC International.

Wih this testimony, Azlida raised doubts for defense on the earlier testimonies of herself and other KWAP colleagues. It could weakened the prosecution's case and it is leaving it to chance to expect  prosecution to argue their case.

For a case determining moment, it is strange that Malay mainstream media ignored to highlight in their reporting, but repeat the same line of concern as other members of the KWAP chorus. It is as if the media mestro could only mislead the Malay majority by denying proper reporting.

Saving it for a latter day Kadir Jasin propaganda.

According to a reliable source, these statements in court by KWAP witnesses may be re-recorded statements taken after the fell of BN. It was not mentioned in the investigations done earlier.

These witnesses are still under employment at KWAP and one could expect them to be under pressure to keep their jobs.

However, a source with access to a KWAP official higher than these witnesses said one top KWAP official see no abuse of power or exerting of influence on Najib part. There were due process done.

Defense would stress this point by highlighting a testimony by an EPU officer which rejected the  approval by Najib with a suggestion for a different purpose of the loan to SRC. Does that drive the point with the judge?

For the time being, chances seemed low for Najib to go to jail soon on this low hanging fruit case. Tun Dr Mahathir's political plan as claimed by Outsyed will need to be further delayed. Political instability looks likely to persist for a while.

The better chance to jail Najib is the SRC case that happened and documents available locally. Perhaps, Mahathir may have a better chance with the other lower probability cases. The 1MDB trial which require foreign evidences and witnesses is due to start on August 19th.

Yesterday, the same judge with the SRC case, Datok Mohd Nazlan Ghazali fixed the trial of Najib and former treasury secretary-general Tan Sri Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah to commenced on Jan 6, next year. Read more in NST here.

This case and the one against Najib and Arul Kanda has revenge and political expediency written all over.

Thus far, the non-legal view see there are sufficient doubt on the evidences presented by prosecution on the SRC case.

It may need the judge to make a decision purely on the cheques Najib had issued, and ignore the facts raised during cross examination and if there is prima facie, evidences to be presented by defense to put Najib away on this.

It would then not be a New Malaysia with a rule of law, but reverting to a distant Malaysia which could rule the law, fabricate excuses to fire Chief Justice, and unconstitutionally change Malay rulers' rights.

Najib Taunts Kit Siang With Questions He Would Have Asked In Cancelled Debate

By MT Webmaster On May 24, 2019

(FMT) – Saying he is disappointed that his invitation to Lim Kit Siang for a debate was turned down by the DAP leader, Najib Razak has outlined several questions he would have asked had the debate materialised.

The former prime minister listed 1MDB’s debt and the now-dropped corruption case of Lim Guan Eng as among topics he would have raised in the debate.

“Why does Kit Siang consider himself to be a person with integrity but doesn’t feel wrong when his son’s corruption case was dropped, to the point that the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) had expressed shock?” said Najib.

Guan Eng was charged with using his position as the Penang chief minister to obtain gratification for himself and his wife by approving a company’s application to convert the status of a plot of land.

Prosecutors had linked the decision to his purchase of a bungalow for RM2.8 million. The charge was dropped by the Attorney-General’s Chambers last year.

Najib also said he would have raised the issue of the East Coast Rail Link’s cost, and made comparison between Bank Negara Malaysia’s forex losses during Dr Mahathir Mohamad’s previous administration and the debt accumulated by 1MDB.

“But 1MDB’s RM31 billion loan, on the other hand, can bankrupt the country, even though 1MDB has a settlement agreement, has assets worth RM140 billion and RM40 billion that is now deemed by PH as the country’s best assets,” he said on Facebook.

Other questions on Najib’s mind were on Guan Eng’s claim of a decrease in the country’s debt, which Najib said had actually spiked by about RM100 billion in the last two years.

Najib also hit out at Kit Siang for citing fears of a racial conflict as the reason for backing down from the debate.

“Why does DAP always play up the issue of race? Is this a confession on Kit Siang’s part that DAP is a Chinese party?” he asked.

“This is a debate between two parliamentarians,” Najib said. “Nothing to do with race.”

Kit Siang had initially agreed to debate with Najib on condition that the theme was centred on “kleptocracy”.

But two days later, he cited an “avalanche of advice” from members of the public who asked him not to accept Najib’s debate dare.

He said he was aware that he would be labelled a “coward” over the decision.

In his response today, Najib said he would not brand Kit Siang a coward, but added that the Iskandar Puteri MP was a “serial liar and a dishonest individual”.

Tun M Hilangkan Lebih Banyak Wang Daripada 1MDB

MySuara.Net

• BERITA
• POLITIK

Tun M Hilangkan Lebih Banyak Wang Daripada 1MDB – Tawfik

November 12, 2015 

KUALA LUMPUR: Ahli Tokoh Melayu Terkemuka (G25) Tawfik Ismail berkata negara kehilangan lebih banyak wang dalam projek-projek kesayangan Tun Dr Mahathir Mohamad berbanding hutang RM42 bilion yang dikumpulkan oleh firma pelaburan negara, 1MDB.

Tawfik berkata beliau memaklumkan perkara itu kepada Dr Mahathir ketika perjumpaan G25 dengannya antara bulan Mac dan April tahun ini yang bertujuan meraih sokongan untuk menyingkirkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.

“(Dia) cakap lagi tentang wang yang didakwa hilang dalam 1MDB.

“Bagaimanapun, saya beritahu dia, jika kita menoleh kembali nilai semasa apa yang Dr Mahathir hilangkan semasa menjadi perdana menteri, saya yakin jumlah wang itu jauh lebih besar daripada apa yang didakwa hilang dalam 1MDB.

“Dia terdiam selepas itu,” kata Tawfik dalam temu bual dengan akhbar New Straits Times, hari ini.

Mahathir semalam berkata, Tawfik, yang merupakan anak kepada bekas Timbalan Perdana Menteri, Tun Dr Ismail Abdul Rahman adalah seseorang yang tidak boleh dipercayai dan mempunyai niat jahat.

Dr Mahahir juga semalam mengesahkan beliau mencadangkan penubuhan sebuah majlis yang dianggotai orang yang lebih berumur bagi membimbing perdana menteri dalam menerajui kerajaan.

Tawfik memberitahu NST bahawa beliau tidak menerima dengan baik cadangan itu dan memberitahu Mahathir bahawa tindakan berkenaan adalah tidak demokratik dan tidak mengikut perlembagaan.

“Perbincangan itu dipengaruhi dengan ketaksubannya untuk menyingkirkan Najib.

“Secara peribadi, saya rasa mungkin Dr Mahathir adalah seseorang yang mahu melakukan sesuatu mengikut caranya. Dia mahu kembali berkuasa,” katanya kepada akhbar milik Umno itu. – MK